Hai Kalteng

Hai Kalteng - Palangka Raya - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Tengah hadiri Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Tahun 2024 bersama Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI secara virtual, bertempat di Ruang Bajakah Lt. II Kantor Gubernur Kalteng, Senin (20/5/2024).

Plt. Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir saat memimpin rapat menyampaikan kondisi inflasi provinsi dan kabupaten/kota sampai dengan hari ini 3 (tiga) provinsi tertinggi di Provinsi Gorontalo 4,65%, disusul Papua Barat 4,37% dan Sulawesi Utara 4,24%, “dan ada 19 provinsi lainnya berada di atas standar inflasi nasional” ucapnya. Dikatakannya pula bahwa ada 42 daerah yang tidak melaporkan perkembangan inflasi di daerahnya, hal ini menunjukkan banyak daerah yang tidak serius dalam menangani inflasi, “sehingga dapat kita lihat bahwa tidak semua daerah melakukan upaya-upaya untuk mengendalikan inflasi ini” kata Sekjen.

(Baca Juga : Dinas ESDM Terima Penghargaan Keterbukaan Informasi Publik)

Ia menegaskan, agar Kepala Daerah masing-masing provinsi bisa memperhatikan hal tersebut, degan melakukan perencanaan untuk kecukupan barang. Selain itu juga sangat penting untuk melakukan koordinasi dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan.

Sekjen juga mengharapkan agar kepala daerah bisa mencek kenaikan harga di daerahnya masing-masing dan melakukan upaya-upaya yang betul-betul bisa dirasakan hasilnya, bukan hanya formalitas atau seremonial saja, “karena hal-hal yang sifatnya seremonial hasilnya tidak akan maksimal” tandanya.

Sementara itu Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS RI Pudji Ismartini saat menyampaikan paparannya mengungkapkan bahwa secara histori dari tahun 2020 – 2023, pada bulan Mei selalu mengalami inflasi, dan inflasi tertinggi terjadi pada bulan Mei 2022 sebesar 0,40%. “Kelompok yang dominan menyumbang andil inflasi pada periode Mei adalah kelompok makanan, minuman dan tembakau, kecuali pada bulan Mei 2020 dimana kelompok makanan, minuman dan tembakau memberikan andil deflasi” paparnya.

Disebutkannya pula, komoditas yang paling sering memberikan andil inflasi pada bulan Mei tahun 2021 – 2023 adalah bawang merah, daging ayam ras, ikan segar dan daging sapi. “Sejak Maret 2024, inflasi bawang merah dan daging sapi menunjukkan tren kenaikan, sedangkan komoditas daging ayam ras menunjukkan tren penurunan pada april 2024” sebut Pudji.

Secara nasional jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) M3 bulan Mei 2024 mengalami penurunan dibandingkan minggu sebelumnya, sedangkan jumlah kabupaten/kota yang mengalami penurunan IPH pada M3 Mei bertambah.

Berdasarkan hasil pemantauan harga SP2KP pada Minggu Kedua Mei 2024 ini, beberapa komoditas pangan yang harganya meningkat, dan perlu diwaspadai karena terjadi penambahan jumlah kabupaten/kota yang mengalami kenaikan harga adalah bawang merah, cabai merah, gula pasir, bawang putih, dan telur ayam ras, “sedangkan harga beras terus mengalami penurunan sampai dengan M3 Mei 2024, seiring dengan masuknya periode panen raya sepanjang Maret - April 2024” pungkasnya.

Pada kesempatan tersebut, Sahli Gubernur bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan Yuas Elko mengatakan, sesuai dengan data yang dipaparkan BPS RI bahwa kondisi per y - on - y inflasi Kalimantan Tengah 2,99% berada pada posisi ke 24 se Indonesia.

Dijelaskannya, dengan berbagai kegiatan yang telah dilaksanakan, seperti pasar murah, pasar penyeimbang dan penanaman komoditas pangan, diharapkan bisa tetap mempertahankan dan menekan angka inflasi di Kalteng agar jangan sampai masuk kategori tertinggi,”dan kemarin kita sudah melakukan panen raya cabai, melalui salah satu teknologi budidaya diperoleh hasil 200 – 300 kg, sehingga harga cabai bisa turun” ujarnya.

Menurut Yuas, menjadi PR kita bersama adalah melakukan pemantauan untuk memberikan efek psikologis kepada penampung komoditas bahan pokok ini” tandasnya. Lebih lanjut menurutnya, kabupaten/kota bisa menggiatkan sidak dan penyuluhan, agar harga tidak terlalu tinggi, sehingga inflasi di Kalimantan Tengah tetap bisa aman dan terkendali dengan baik, “dan menjadi PR kita bersama adalah melakukan pemantauan untuk memberikan efek psikologis kepada penampung komoditas bahan pokok ini” tandasnya.

Tampak hadir pada rapat tersebut, mewakili  Forkompimda, instansi vertikal, dan mewakili Kepala OPD terkait. (Sumber : Diskominfo Kalteng)